Kontestasi di Laut China Selatan

USS Ronald Reagan dan Angkatan Laut Australia berpartisipasi dalam latihan trilateral di Laut Filipina, di ambang pintu Laut Cina Selatan. | Foto: US Navy

Dalam sepekan ini, Laut China Selatan kembali memanas. Diawali dengan Inggris mengirimkan kapal perang terbesarnya, HMS Queen Elizabeth, lalu disusul Amerika Serikat (AS), Jerman, dan India yang juga mengirimkan kapal perangnya ke kawasan ini. Yang paling menarik adalah keikutsertaan Jerman, yang untuk pertama kalinya mengirimkan kapal perangnya ke kawasan Laut China Selatan (LCS).

Strategi kewilayahan China dengan pengembangan 12 pulau artifisial di kawasan yang diklaim sebagai bagian dari “Nine Dash Line” menunjukkan perkembangan yang luar biasa dengan kecepatan yang menganggumkan. Pulau-pulau tersebut bukan saja telah berubah menjadi wilayah yang layak huni, melainkan juga berkembang menjadi cikal bakal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) milik China, yang merupakan kelanjutan dari Proyek Great Bay Area.

Pemerintah China dalam mengembangkan kewilayahannya berbasis kegiatan industri dan pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Pada tanggal 1 Juli 2017, disaksikan langsung oleh Presiden Jinping, kerangka kerja sama antara Guangdong, Hongkong, dan Macao ditandatangani. Penandatanganannya dilaksanakan di Hongkong, dan lokasi ini sekaligus dinyatakan sebagai wilayah inti. Dari perjanjian kerjasama inilah kemudian muncul gejolak di Hongkong dengan tajuk penegakan demokrasi.

Dengan kata lain, aglomerasi kewilayahan berbasis kegiatan ekonomi China berkembang menjadi sangat massif karena keterampilan mereka dalam menyusun strategi multidimensional. Kemampuan militer dan sipil yang sangat mumpuni dan cerdas dikombinasikan kekuatan teknologi, pemahaman lintasan sejarah, serta pemahaman arah tumbuh perekonomian global yang terintegrasi dalam strategi militer sebagai lini terdepan pertahanan suatu negara telah sangat berkembang. Hal ini terlihat jelas dari perubahan strategi militer China dalam rentang waktu 2017–2019. Misalnya dari jenis-jenis industri yang menjadi kanal-kanalnya, sebagaiman terlihat pada strategi mereka di Kawasan Afrika.

Berkembangnya pengaruh China di kawasan LCS yang sangat padat dengan arus perdagangan internasional, tentu membuat negara-negara produsen waspada yang lalu diwujudkan dalam bentuk pengiriman kapal-kapal perang mereka. Sebagaimana telah banyak diberitakan, empat hari lalu, India juga mengirimkan 4 kapal perangnya untuk bergabung dengan Operasi Malabar-21, yakni latihan gabungan Angkatan Laut Jepang, AS, dan Australia, di kawasan perairan Pasifik Barat sebagai bagian penegakan perdamaian dan Navigation Act di LCS, yang di wilayah itu pergerakan China dianggap cukup agresif.

Apa yang saat ini tengah berlangsung pun mendapat tanggapan dari China. Setelah melakukan warning pada pesawat-pesawat tempur Inggris yang melakukan “patroli” di LCS, langkah yang sama dilakukan terhadap kapal perang AS, yang membuat ketegangan antara Beijing-Washington semakin meningkat.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kebijakan luar negeri Indonesia sejak 1945 adalah Bebas Aktif. Dalam perkembangan ekonomi global dan konstelasi geopolitik di LCS, membuat Indonesia menjadi “battle field” perebutan pengaruh antara AS dan China. Hal ini terutama karena lokasi Indonesia yang sangat strategis dalam jalur perdagangan global yang menghubungkan Perairan Pasifik, melewati jalur-jalur pelayaran utama global: Laut Bengal, Selat Malaka, Lintasan Samudera Hindia, dan LCS sendiri. Apalagi jalur perdagangan global ini pararel dengan jalur kabel bawah laut yang membuat dunia saling terhubung melalui internet di mana perkembangan ekonomi digital tengah berlangsung saat ini.

Ini merupakan momentum perubahan yang sangat mendasar dan struktural bagi Indonesia jika ingin tetap berdaulat dan bebas aktif hingga di masa yang akan datang. Perbaikan strategi kewilayahan Indonesia tidak bisa lagi hanya parsial. Koridor pertumbuhan dan koridor pengembangan dalam strategi kewilayahan Indonesia hendaknya didelineasi dengan berbagai nilai (value) dari berbagai kepentingan yang memandang Indonesia penting.

Di sinilah identifikasi “bebas aktif” Indonesia menjadi sangat berperan sebagai aju strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Berbasis kewilayahan, bukan hanya tata ruangnya yang jelas melainkan juga bagaimana rencana pengelolaan ruang yang ke depan menjadi sangat vital. Sebagai informasi, World Investment Report (WIR) 2021 dari United Nations on Conference & Trade Development (UNCTAD) yang merupakan laporan tahunan terhadap arah Foreign Direct Investment (FDI) memiliki tajuk: “Investing in Sustainable Recovery”, di mana WIR 2021 merupakan review dan penajaman bagi FDI dengan laporan yang sama tahun 2019 yang bertajuk: “Special Economic Zones” (WIR 2019).

Kesempatan menjaga kedaulatan Indonesia dan tetap berprinsip bebas aktif sangat tergantung pada bagaimana Indonesia terampil menyusun kebijakan kewilayahannya dengan lokasi prioritas pada pengembangan KEK. Namun tentu saja dengan memahami value of position wilayah dalam konteks jalur perdagangan global atau Global Value Chain. Di sini sejarah suatu bangsa menjadi sangat penting. KEK di dunia yang berhasil dan terus bertumbuh adalah yang berada di wilayah yang memiliki sejarah perdagangan panjang dan berkelindan dengan jejak sejarah perang. Contohnya adalah Great Bay Area China tadi. Wilayah yang berkembang di era Dinasti Yuan dan lokasi Perang Candu I dan II yang meruntuhkan Kekaisaran China.

Membaca ulang sejarah Nusantara secara obyektif menjadi sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari chauvinisme sempit berbasis kesukuan, apalagi kekeluargaan dan partai politik. Semua negara tersebut saat ini pun sedang menghadapi covid-19 yang kembali meningkat di wilayah masing-masing. Hampir semua negara di dunia saat ini menghadapi badai yang sama, yaitu pandemi dan krisis fiskal. Tetapi prioritas dan skala kebijakan yang menjadi pilihan strategi yang membedakan posisi tiap-tiap negara pasca pandemi covid-19 ini nanti. Pulih dan bangkit atau semakin tergerus mengecil porsinya (racing to the bottom) di rantai global, sangat bergantung pada kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemimpin negeri ini.

Peneliti di bidang kebijakan publik dengan pengalaman belasan tahun. Beberapa kali menjadi delegasi Indonesia di berbagai forum internasional. Saat ini aktif di Pusat Studi Arunika Cipta Persada dan sering bekerja dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.