Mendefinisikan Islam Nusantara

Upacara Nyadran di Jawa Tengah. | Foto: Liputan6.com

Salah satu pencetus yang paling penting dari gagasan Islam Nusantara adalah Gus Yahya Cholil Staquf. Dialah yang sejak awal terlibat cukup mendalam dengan gagasan ini secara teoritis, metodologis, dan juga secara aksi politik. Sosok ini penting karena ia termasuk yang membawa ide ini ke Muktamar Nnahdlatul Ulama (NU) di Jombang tahun 2015. Pada waktu itu Gus Yahya adalah Katib Pengurus Pesar Nadlatul Ulama (PBNU), dan saat ini menjadi Katib Aam.

Dalam beberapa kali percakapan pribadi saya dengan Gus Yahya, ada satu lontarannya yang mengejutkan. Ketika ada orang yang bertanya kepadanya tentang apa itu sejatinya Islam Nusantara, Gus Yahya mengatakan bahwa Islam Nusantara itu tidak perlu didefinisikan. Biarkan ia menjadi istilah atau konsep yang terbuka dan terserah saja orang memahaminya seperti apa.

Mengapa istilah ini tidak perlu didefinisikan, alasan yang disampaikan Gus Yahya cukup menarik. Menurutnya, kalau Islam Nusantara didefinisikan, tanpa proses menggelinding dulu secara pelan-pelan, melaui diskusi, perdebatan, dan sebagainya, dikhawatirkan istilah ini hanya akan dijadikan alat untuk pengklaiman (claiming), atau hanya akan menjadi alat untuk menegasikan orang lain yang tidak masuk dalam definisi itu.

Sebagaimana dalam ushul fiqih, yang disebut definisi atau tarif itu harus bersifat jami’ dan mani’. Ia memasukkan sesuatu yang bisa dicakup dalam definisi, sekaligus mengeluarkan (mengeksklusi) yang tidak tercakup dalam definisi itu. Konsekwensi sebuah definisi sudah pasti jami’ dan mani’. Untuk jami’nya tidak ada soal, tetapi maninya yang membuat orang dikeluarkan dari lingkungan sosial karena tidak masuk dalam definisi tentu bisa berakibat menyakitkan dan itu berati masalah. Sementara watak NU itu cenderung jami’ dan bukan mani’.

Islam ala NU itu tidak suka klaim, yaitu mendaku dirinya paling Islam sambil menganggap yang lain kurang atau tidak Islam. Langgam keagamaan NU adalah jami’, namun secara sosial tidak mani. Oleh karena itu secara guyonan sering dikatakan bahwa warga NU itu tidak pernah berkurang, sebab mereka yang sudah meninggal dunia pun masih dianggap sebagai warga.

Sebagai orang yang terbiasa berpikir secara akademis, semula saya termasuk orang yang menginginkan agar istilah Islam Nusantara harus jelas dari awal, baik secara konseptual, metodologis, dan sebagainya. Namun menurut Gus Yahya hal itu justru tidak diperlukan. Kalaupun perlu didefinisikan, prosesnya harus berjalan secara pelan-pelan, secara tadriji, gradual, dan melibatkan banyak orang. Namun kalau bisa tidak sampai mani. Sebab kalau sudah mani’, mengeksklusi sekelompok tertentu dari lingkungan, maka hal itu menjadi tidak sesuai dengan langgam berpikir kyai-kyai kita.

Tentang langgam berpikir para kyai itu bisa kita ambil contoh sikap Allah yarham Kyai Sahal Mahfudz ketika menanggapi masalah Ahmadiyah. Pada suatu ketika Kyai Sahal, yang waktu itu menjabat sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI, didatangi serombongan kyai dari beberapa daerah untuk menanyakan sikapnya tentang Ahmadiyah. Maksud kedatangan kyai-kyai itu untuk meminta fatwa yang mengatakan jelas-jelas bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Menanggapi permintaan itu jawaban Kyai Sahal singkat saja, “Aku nggak ikut-ikut.” Itu saja jawabannya.

Begitu juga dengan Kyai Mustofa Bisri atau Gus Mus yang tidak pernah secara eksplisit mengeluarkan sikap pribadinya tentang Ahmadiyah. Misalnya apakah Ahmadiyah itu Islam atau tidak, sesat atau tidak, kalau sesat di mana sesatnya dan seterusnya. Ketika menanggapi aksi-aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah, yang dikatakan Gus Mus waktu itu kurang-lebih begini: “Kalau memang ada orang kesasar (tersesat), masak kok malah dikepruki (dipukuli)? Itu ‘kan aneh? Yang seharusnya ‘kan ditunjukkan jalan yang benar, bukannya malah dipukuli.”

Sebagai ulama pasti Kyai Sahal dan Gus Mus mempunyai sikap tersendiri tentang Ahmadiyah. Tetapi sikap yang ditunjukkan dalam menghadapinya bukan dengan cara mani, melainkan dengan jami’.

Meskipun had di dalam ushul fiqih atau mantiq itu harus jami’-mani, tetapi itu karakter had atau tarif secara akademis. Sedangkan secara sosial karakter jami’ harus lebih dikedepankan, dan karakter mani’ yang bisa membuat satu kelompok tersingkirkan harus dikurangi atau bahkan dihilangkan. Terlebih dalam konteks kebangsaan Indonesia dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, yang dibutuhkan adalah paradigma jami’ dan bukannya mani’. Berbeda-beda tetapi satu jua, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan, itu semua mengandung semangat inklusifitas atau jami’ dan bukannya mani’.

Itulah yang membuat saya tertarik dengan cara berpikirnya Gus Yahya. Bahwa Islam Nusantara tidak perlu didefinisikan dulu dan biarkan terjadi proses diskusi yang kreatif. Dan ternyata cara berpikirnya Gus Yahya itu memang benar. Sejak ide Islam Nusantara diluncurkan pada Muktamar NU di Jombang, sampai sekarang ini telah lahir banyak sekali diskusi, buku, artikel, baik yang diterbitkan di Indonesia maupun luar negeri. Bahkan saat ini telah lahir Program Pasca Sarjana Islam Nusantara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).

__________

* Disarikan dari materi yang disampaikan dalam Diskusi di Islam Nusantara Center pada tanggal 31 Maret 2018.

Pengajar di Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan Pengasuh Pesantren Virtual Ghazalian College.