Mencari Fiqh Siyasah Nusantara

Masjid Agung Demak di akhir abad ke-19. | Foto: KITLV

Berkaitan dengan Islam Nusantara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, secara manhaj, fikrah, atau cara berfikir, Islam Nusantara itu mempunyai satu karakter berpikir yang sangat penting di dalam aspek politik. Di sini bukan politik dalam pengertian sempit elektoral, partai, dan semacamnya, malainkan politik kebangsaan.

Secara politik, Islam Nusantara tumbuh secara pelan-pelan. Membicarakan tentang hal ini sebetulnya saya mempunyai sedikit kekesalan, mengapa di dalam kitab Tarikh Al Umam Wal Muluk tidak ada pembahasan mengenai Islam Nusantara. Pembahasan yang ada di situ berhenti di Kerajaan Mughal, dan tidak turun hingga ke Negeri Bawah Angin di kawasan Melayu. Padahal di kawasan ini sekurang-kurangnya ada dua eksperimen politik yang menurut saya penting. Yang pertama adalah Kerajaan Aceh, dan yang kedua adalah Kerajaan Demak, yang dari segi kurun keduanya tidak terpaut jauh, yaitu terjadi pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi.

Bagi saya Kerajaan Demak itu unik karena tidak bisa diingkari bahwa kerajaan ini merupakan pewaris dari Kerajaan Majapahit. Sekurang-kurangnya Demak itu mewarisi Majapahit dalam satu hal, yaitu bahwa ia merupakan kerajaan maritim, bukan kerajaan pedalaman yang agraris seperti Kerajaan Mataram. Bisa dikatakan Kerajaan Demak merupakan kelanjutan dari Majapahit, tetapi ia mengembangkan karakter yang berbeda karena ada unsur Islam di dalamnya. Namun Demak dan Majapahit itu bersambungan. Apalagi konon pendiri Kerajaan Demak masih keturunan dari Kerajaan Majapahit.

Bertolak dari sini maka saya memandang perlu adanya studi tentang fiqh siyasah yang khas Indonesia. Fiqh siyasah yang ditulis oleh Al Mawardi, Abu Ya’la Al Farra, Al-Baqillani, oleh Al Ghazali di dalam juz pertama kitab Ihya misalnya, adalah fiqh siyasah yang banyak dibentuk oleh pengalaman politik di Timur Tengah, terutama di wilayah Semenanjung Arabia dan sekitarnya. Sedangkan fiqh siyasah yang berkembang di Nusantara saya yakin berbeda.

Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan memori politik dalam fiqh siyasah yang berkembang di Nusantara bukan memori khilafah. Yaitu bukan memori imperium besar seperti yang kita saksikan pada Daulah Bani Umayyah baik yang di Damaskus maupun di Andalusia, Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, atau dalam Daulah Utsmaniyah sebagai yang terbesar dan terakhir. Fiqh siyasah yang dikembangkan di Nusantara, terutama di Kerajaan Demak sangat berbeda.

Mungkin ada perbedaan antara Kerajaan Demak dan Kerajaan Aceh, sebab di Aceh terdapat banyak intelektual yang bekerja di dalamnya yang sebagian di antaranya datang dari India, seperti Nuruddin Ar Raniri, Hamzah Fansuri, dan sebagainya. Jadi masih ada pengaruh India yang masih mempunyai kaitan dengan pengalaman fiqh siyasah di kawasan Arabia. Oleh karena itu fiqh siyasah Aceh berbeda dengan Demak.

Sebetulnya saat ini saya tengah mencari dan meneliti tentang fiqh siyasah ala Indonesia. Karena menurut saya fiqh siyasah Indonesia itu memorinya itu tidak khilafah. Tidak khilafah sama sekali. Khilafah itu artinya negara sentralistik. Memang, Kerajaan Demak memiliki kekuasaan yang cukup besar, meliputi Palembang, Banjarmasin, Madura, Cirebon, Banten, dan seterusnya, namun praktik politiknya bukan praktik politik imperial.

Begitu juga dengan Kerajaan Majapahit, praktik politiknya bukan imperial, bukan kekhilafahan. Kekhilafaan maksudnya adalah kerajaan yang besar dan sentralistik seperti Romawi, Persia, Abbasiyah, Andalusia, atau contoh yang paling bagus adalah Turki Utsmani. Majapahit bukan seperti itu. Majapahit lebih merupakan kerajaan yang bersifat lokal tetapi mempunyai wilayah yang luas dan mengembangkan suatu perdagangan yang cukup aktif. Karena merupakan kelanjutan dari Majapahit, ada kemungkinan Kerajaan Demak mengembangkan fiqh siyasah sendiri yang berbeda.

Dari sini kemudian saya menduga, mengapa transisi demokrasi di Indonesia berjalan cukup mulus, tidak seperti di Timur Tengah yang bisa dibilang gagal. Menurut saya salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia tidak mewarisi memori khilafah. Fiqh siyasah kita bukan fiqh siyasah khilafah. Dan hal ini bisa dibuktikan melalui kenyataan bahwa kitab Al Ahkam As Sultaniyyah tidak dibaca di pesantren secara intensif, tidak seperti kitab Takrib atau Fathul Mu’in. Atau dibaca tetapi hanya oleh kyai dan santri-santri senior saja. Tetapi oleh komunitas santri sendiri jarang dibaca. Bahkan di dalam forum-forum bahtsul masa’il juga sangat jarang dijadikan rujukan.

Melihat kenyataan ini, menurut saya buku Nusa Jawa karya Denys Lombard menjadi penting untuk dibaca karena, meskipun ada banyak kritik terhadap paradigma yang ia pakai, setidaknya buku ini memberikan gambaran yang menarik tentang lapisan-lapisan peradaban yang berkembang di Indonesia. Dengan menyerupakan lapisan-lapisan bumi, Lombard menyebutkan lapisan yang paling atas (permukaan) yang agak dangkal adalah lapisan Barat (modernitas, Belanda, Eropa, dan seterusnya), lalu di bawahnya ada lapisan Islam, hingga lapisan yang terdalam adalah kebudayaan Indic, yang datang dari India tetapi yang kemudian dikembangkan dan dicampur dengan unsur-unsur lokal. Maka dari itu studi tentang Majapahit menjadi sangat penting karena Majapahit sebetulnya yang memberikan background terhadap Kerajaan Demak.

Ornamen di atas mihrab Masjid Agung Demak yang konon adalah Surya Majapahit, lambang Kerajaan Majapahit.

Yang lebih spesifik dalam studi ini adalah Majapahit yang diinterpretasikan oleh Walisanga melalui manifestasinya dalam wujud Kerajaan Demak. Kerajaan ini adalah titik balik (turning point) yang penting karena di situ untuk pertama kalinya masyarakat Islam di Jawa bereksperimen dengan politik. Dan hasil eksperimen tesebut sempat mencapai kejayaannya pada masa Sultan Trenggana yang kekuasaannya sampai keluar wilayah Jawa.

Jadi menurut saya, salah satu substansi dari Islam Nusantara adalah, secara politik (untuk ini saya belum menemukan istilah yang lebih tepat karena masih berproses) fiqh siyasah kita adalah fiqh siyasah yang non-khilafah. Oleh karena itu ketika Hizbut Tahrir hadir di Indonesia dengan sendirinya tertolak, sebab masyarakat Indonesia memang tidak pernah mempunyai memori khilafah.

__________

* Disarikan dari materi yang disampaikan dalam Diskusi di Islam Nusantara Center pada tanggal 31 Maret 2018.

Pengajar di Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan Pengasuh Pesantren Virtual Ghazalian College.